Gagah Wijoseno - detikNews
Selasa, 13/03/2012 20:13 WIB
Jakarta Menkominfo Tifatul Sembiring mengungkapkan bawa pembentukan
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTPP Pornografi)
dibentuk untuk menjaga moral bangsa. Pembentukan itu sesuai Perpres No.
25/2012, agar penanganan pornografi lebih komprehensif.
"Ini untuk kepentingan generasi muda kita, anak-anak kita, dan moral
bangsa. Ini tidak benar untuk pengalihan isu dan sebagainya. Mohon
dukungan masyarakat," ujar Tifatul dalam pernyataannya, Selasa (13/3/2012).
Tifatul menjelaskan, beberapa kasus belakangan yang kembali marak
berkaitan dengan masalah pornografi seperti kejahatan seksual berupa
perbuatan asusila, perkosaan, pencabulan, bahkan sampai kepada kasus
pembuatan film porno.
Selama ini, sebenarnya pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo telah
melakukan upaya keras pencegahan dan peredaran pornografi di internet
dan media televisi. Hal ini sesuai dengan perintah UU Pornografi No.
44/2008, UU ITE No 11/2008, serta UU Telekomunikasi No. 36/1999.
"Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya seperti pemblokiran terhadap
situs-situs porno, kampanye, dan sosialisasi internet sehat dan aman,
serta kerjasama dengan asosiasi warung internet, juga dengan sejumlah
LSM serta tokoh-tokoh agama, sampai kepada upaya penegakan hukum bagi
pelanggarnya," jelas Tifatul.
Tifatul menjelaskan, upaya pemblokiran situs secara massif telah dimulai
sejak 10 Agustus 2010.
Sampai saat ini sudah lebih 92% situs porno dapat diblokir dan hanya
sebagian kecil yang kadang-kadang lolos, karena berganti nama.
"Hampir satu juta situs porno yang berhasil diblok. Namun kalau masih
ada pengaduan masyarakat akan langsung kami tangani", tambah Tifatul.
Dengan pembentukan GTPP Pornografi, lanjut Tifatul, hal itu merupakan
usaha lebih komprehensif pemerintah yakni lintas kementerian serta
lembaga. Sebab pornografi bukan saja ada di internet, tapi ada pula
dalam bentuk VCD, foto-foto, gambar-gambar, cerita porno, bahkan life show.
"Jadi ini lintas kementerian yang dikoordinasikan oleh Kemenko Kesra",
terang Tifatul.
Politisi PKS ini juga menjelaskan, nantinya Kemendikbud dapat
mensinergikan dengan kurikulum sekolah. Tujuannya menyadarkan bahaya
pornografi. Kementerian Agama akan berkoordinasi dengan para ulama dan
tokoh-tokoh agama agar dapat memberikan pencerahan kepada umat.
"Sedangkan Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan para
kepala daerah untuk mencegah penyebaran pornografi di masing-masing
daerah. Kepolisian akan lebih intensif dalam hal penegakan hukum terkait
pornografi," urainya.
Para orang tua juga diimbau untuk lebih perhatian memberikan pemahaman
agama kepada anak-anaknya. Karena, sebenarnya pencegahan terhadap
pornografi paling efektif di kepala dan di hati.
"Jika masih menemukan konten pornografi silakan diadukan ke
aduankonten@depkominfo.go.id," tuturnya.
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
